Bapemperda DPRD Kota Medan Targetkan Pembahasan Semua Ranperda Selesai Hingga Akhir Tahun


image_pdf

Hendrik

Medan | IPO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan bersama dengan Pemerintah Kota Medan, Senin (19/3/2018) dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Henry Jhon Hutagalung, menyepakati sebanyak 19 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Medan tahun 2018, dengan rincian sebanyak 13 Ranperda merupakan usulan pihak eksekutif dan 6 Ranperda merupakan inisiatif Anggota DPRD Kota Medan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan, Hendrik H Sitompul, mengharapkan seluruh Propemperda tersebut dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Medan.

Perencanaan yang baik, kata Hendrik, menjadi kata kunci dalam pembentukan Perda, sehingga tidak lari dari visi pembangunan daerah. Naskah Akademik (NA) Propemperda yang telah ditetapkan tersebut akan disusun, lalu menjadi Ranperda yang akan diusulkan untuk disahkan menjadi Perda.

“Peningkatan peran Perda sebagai landasan pembangunan akan memberi jaminan bahwa agenda pembangunan akan berjalan dengan cara yang teratur, yang didasarkan kepada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan,” ungkapnya. Tujuan Propemperda, jelas Hendrik, adalah memuat daftar prioritas Ranperda sesuai perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. “Propemperda juga bertujuan agar Perda terkoordinasi, terarah dan terpadu,” ungkapnya.

paripurna-1024x768

Adapun Ini 19 Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2018 :

Usul Eksekutif

  1. Ranperda Tentang Pembangunan dan Pengembangan RSUD Dr Pirngadi  Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.
  2. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Transportasi Terpadu Light Tail Transit dan Bus Rapor Transit Medan dengan Skema Kerjasama  Pemerintah Dengan Badan Usaha.
  3. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Reklame.
  4. Ranperda Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2019.
  5. Ranperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2018.
  6. Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017.
  7. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda  No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011 – 2031.
  8. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021.
  9. Ranperda Tentang Perusahaan Daerah Kota Medan.
  10. Ranperda Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan.
  11. Ranperda Tentang Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan.
  12. Ranperda Tentang Pencabutan Perda No. 5 Tentang Retribusi Izin Gangguan.
  13. Ranperda Tentang Pencabutan  Perda No. 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah.

Bapemperda-8-1024x768

Inisiatif Dewan

  1. Ranperda Tentang Sistem Pendidikan di Kota Medan
  2. Ranperda Tentang Pengelolaan Aset Daerah.
  3. Ranperda  Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol.
  4. Ranperda Tentang Perlindungan Pedagang Kecil.
  5. Ranperda  Tentang Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefid Petroleum Gas (LPG) Tertentu di Kota Medan.
  6. Ranperda Tentang Larangan Penggusuran Rumah Penduduk Tanpa Penyediaan Rumah Pengganti.

Kata Hendrik dari 19 Ranperda, sebanyak 17 Ranperda sudah selesai pembahasannya di tingkat Bapemperda dan hanya tinggal 2 Ranperda lagi, yakni  Ranperda Tentang Penyelenggaraan Transportasi Terpadu Light Tail Transit dan Bus Rapor Transit Medan dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha serta Ranperda Tentang Pembangunan dan Pengembangan RSUD Dr Pirngadi Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha. “Kedua Ranperda itu, masih dalam tahap pendalaman pengkajian,” ujarnya.

Terhadap Ranperda yang merupakan inisiatif Dewan, sebut Hendrik, Bapemperda menjadi Ranperda yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat menjadi skala prioritas untuk dapat diselesaikan. Makanya dengan itu Ranperda Larangan Penggusuran Rumah Penduduk Tanpa Penyediaan Rumah Pengganti dan Ranperda Medan tentang Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas (LPG) Tertentu di Wilayah Kota Medan duluan kita ajukan,” katanya.

Bapemperda-6-1024x768

Ranperda Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas (LPG) Tertentu di Wilayah Kota Medan

Khusus untuk Ranperda Kota Medan tentang Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas (LPG) Tertentu di Wilayah Kota Medan, sambung Hendrik, Dewan sengaja mengajukannya guna mendukung terkendalinya  pendistribusian tertutup LPG tabung 3 Kg bersubsidi. Nantinya, akan dibentuk tim koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem distribusi tertutup LPG tabung  3 Kg bersubsidi di Kota Medan,” ungkap Hendrik.

Selain itu, kata Hendrik, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas kordinasi, monitoring, evaluasi dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 Kg bersubsidi. Tujuan lainnya, tambah Hendrik, adalah untuk melakukan pembinaan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 Kg bersubsidi di Kota Medan dan untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian logistik tabung 3 K di Kota Medan.

“Untuk menjawab permasalahan itu, maka perlu disusun Ranperda tentang Pendistrinusian dan Pengawasan Distribusi tertentu di Kota Medan sebagaimana wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Perpers nomor 104/2007 dan Peraturan Menteri ESDM nomor 13/2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 kg,” jelasnya.

Adapun Anggota Bapemperda Terdiri dari Hendrik H Sitompul (F. Partai Demokrat/Ketua), Ratna Sitepu (F. Hanura), Bodyo HK Panjaitai (F. PDI Perjuangan), Paul MA Simanjuntak (F. PDI Perjuangan), Ilhamsyah (F. Partai Golkar), Muhammad Nasir (F. PKS), Irsal Fikri (F. PPP), Bahrumsyah (F. PAN), Surianto (F. Gerindra), Maruli Tua Tarigan (F. Pernas).

Bapemperda-7-1024x768

Adapun Target Pembahasannya Secara keseluruhan, lanjut Hendrik, pembahasan Ranperda di tingkat Bapemperda bisa dikatakan hampir selesai 100 persen dan hanya tinggal dinaikkan untuk  disampaikan nota pengantaranya dan selanjutnya dilakukan pembahasan.

“Ranperda tentang Perusahaan Daerah tentang Rumah Potong Hewan akan kita naikkan di Mingu kedua bulan Oktober dan Ranperda tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan kita naikkan di Minggu ke-empat bulan Oktober. Intinya, target kita sampai akhir tahun semua Ranperda selesai pembahasannya di tingkat Bapemperda,” ujarnya. (Rps)

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*